Kemendagri Janji Cepat Evaluasi APBD Aceh

Selasa, 19 April 2011 – 00:47 WIB

Sebelumnya, pada 8 April 2011, Mendagri Gamawan Fauzi tidak menampik ada persoalan anggaran yang berpotensi mengganggu tahapan pemilukada. Pasalnya, APBD Aceh belum diketok palu. Dan itu satu-satunya APBD tingkat provinsi yang belum disahkan.

Implikasinya, lanjut Gamawan, dana otsus Aceh yang ditransfer ke provinsi, belum bisa dibagi oleh provinsi ke kabupaten/kota. "Kalau anggaran belum cair di provinsi, ya berimplikasi di kabupaten/kota," terangnya.

Kemendagri, lanjutnya, sudah mendorong agar APBD cepat dikelarkan. Secara khusus, mendagri sudah mengirim Dirjen Keuangan Daerah, Yuswandi A Tumenggung, menemui gubernur Aceh dan DPRA. Dari hasil pertemuan, dijanjikan pada 15 April mendatang APBD sudah bisa diketok palu. "Memang harus cepat, karena toh begitu APBD disahkan, masih perlu lagi dijabarkan ke pergub. Mudah-mudahan 15 April ketok palu. Itu janjinya," kata Gamawan saat itu.

Dan ternyata, DPRA dan gubernur menepati janjinya, yakni membereskan rancangan qanun APBD pada 15 April 2011. (sam/jpnn)

JAKARTA -- Ganjalan tahapan pemilukada di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang berkaitan dengan pendanaan, sudah mulai terlihat pemecahannya. Pasalnya,

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News