Kemendagri Khawatirkan Politik Dinasti di Daerah

JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkhawatirkan fenomena politik kekerabatan yang marak di daerah. Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, menyatakan, politik kekerabatan lebih berpeluang menimbulkan dampak negatif dan merusak tata pemerintahan.

Diah menunjuk beberapa contoh politik kekerabatan yang marak di daerah saat Pemilukada. Misalnya suami-istri maju sebagai calon dalam Pilkada. "Apa itu pas? Enggak benar itu,” kata Diah kepada wartawan di kantornya, Rabu (9/2) sore.

Diah tak menampik jika setiap orang memiliki hak politik untuk dicalonkan. Namun menurutnya, semua tetap harus disesuaikan dengan kompetensi dan kapabilitas. Pasalnya, jangan sampai hanya karena mengutamakan keluarga dan kerabat dekat, namun berimbas buruk pada tata kelola pemerintah daerah.

”Bagaimana sistem pemerintahan kita yang sudah tertata dengan baik bisa menjadi lebih baik kalau dengan mudahnya politik kekerabatan masuk,” ulasnya.