Kemendagri Khawatirkan Politik Dinasti di Daerah

Kamis, 10 Februari 2011 – 06:06 WIB

Diah pun mengaku pernah disebut-sebut sebagai calon Gubernur Jawa Tengah. Namun ia memilih tak latah untuk mencalonkan diri. Salah satu alasannya, karena suaminya juga seorang anggota DPRD Jawa Tengah. "Makanya saya tak mau ketika diisukan nyalon gubernur Jateng. Ada suami saya anggota DPRD di sana (Jateng). Dikiranya nanti ada apa-apa," tandasnya Diah.

Terpisah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Djoehermansyah Djohan mengatakan bahwa politik dinasti sah-sah saja sepanjang calon kepala daerah yang maju memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik. Namun menurut Djohermansyah, untuk mengisi jabatan publik dan politik jauh lebih baik dilakukan dengan cara meritokrasi atau merekrut orang sesuai kemampuan dan kompetensi.

Sementara politik dinasti, kata Djohermansyah, hanya mengutamakan kekerabatan. ”Sebab mereka akan cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan pihak dinasti keluarganya,” ucap Djohermansyah.

Lebih lanjut mantan Deputi Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) itu mencontohkan bentuk politik dinasti di daerah. ”Misalnya kepala daerahnya itu bapaknya, wakilnya itu sepupunya, kemudian ketua DPRDnya itu juga masih satu keluarga," ucapnya tanpa menyebut nama daerahnya.

JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkhawatirkan fenomena politik kekerabatan yang marak di daerah. Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni,

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next