Kemendagri: Smart City Harus Sesuai dengan Kebutuhan Wilayah

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil) Safrizal mengatakan kota-kota di belahan dunia telah mengusung konsep dan merancang pembangunan wilayah dengan berbagai perangkat digital.

Tujuannya menjadikan wilayahnya smart city sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi mudah.

Teknologi baru, menurutnya, juga bisa menjadi solusi terhadap sejumlah persoalan, seperti integrasi transportasi, kesehatan, energi, pengelolaan sampah, dan ekonomi.

Dengan ekosistem digital, pemerintah pusat dan pemda bisa lebih mudah dalam mengelola data kependudukan, tata kota, dan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Semua bisa dikumpulkan dalam big data. Tidak lagi terpisah dalam dokumen-dokumen kertas yang harus dicari dalam waktu dalam jika dibutuhkan.

“Pemda jadi mudah memantau pergerakan penduduk dan pelaksanaan pembangunan. Dengan pemanfaatan TI dan data digital, pemerintah bisa menunjukkan penggunaan anggaran. Ini akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/11).

Sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota, secara perlahan mengonsep sendiri smart city dengan menyesuaikan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Ditjen Bina Adwil telah menunjukkan tiga kota percontohan untuk proyek smart city, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Makassar.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tentu masih menjadi rujukan tentang penerapan teknologi, pelayanan publik, pembangunan kota, dan integrasi layanan.