Kemenkeu Buka-bukaan soal Strategi Reformasi Subsidi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah bakal melakukan reformasi subsidi energi pada waktu yang tepat.

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebut pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat.

"Agenda reformasi baik elpiji maupun listrik sekarang harus diperhatikan timing-nya, terutama dalam kondisi perekonomian dan harga komoditas yang tinggi. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," kata Febrio saat menjadi pembicara kunci dalam webinar Reformasi Subsidi Bahan Bakar Fosil di G20: Bagaimana Mencapai Pemulihan Pasca Pandemi? yang digelar Katadata dan IISD pada Rabu (16/3).

Febrio menyebutkan reformasi kebijakan subsidi energi akan dilakukan secara bertahap.

Pemerintah berharap pada 2023 subsidi listrik dan elpiji bisa diintegrasikan dengan program yang bersifat lebih tertutup, seperti kartu sembako dan program bantuan sosial lain.

"Diharapkan subsidi energi listrik dan gas dapat lebih tepat menyasar 40 persen masyarakat termiskin," ucapnya.

Menurutnya, selain mereformasi subsidi listrik, pemerintah juga akan memberlakukan automatic tariff adjustment.

Namun, dilakukan hanya akan dilakukan untuk pelanggan yang sudah tidak disubsidi sejak 2017.