Kemenkumham Dorong Peran PK BAPAS Kawal Proses Peradilan Anak

jpnn.com, DEPOK - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Mardjoeki menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka lembaga pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan berdasar putusan hakim dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial terhadap narapidana.

Mardjoeki mengatakan hal itu dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS) di Depok, Jawa Barat, Rabu (9/8). Kegiatan diklat bagi PK BAPAS berlangsung mulai  1 Agustus dan akan berakhir pada 18 Agustus mendatang.

“Mengingat sistem peradilan pidana anak, dimulai proses penyidikan melalui upaya diversi dan restorative justice. Sehingga memang diperlukan pendampingan pada saat  persidangan anak sedang  berlangsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan,” ujarnya.

Mardjoeki menjelaskan, pendampingan oleh PK BAPAS kepada anak yang menjalani proses peradilan merupakan langkah strategis untuk proses diversi dan keadilan restoratif. Yakni demi menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi karena berhadapan dengan hukum.

Untuk itu Mardjoeki mengingatkan pentingnya proses diversi. Harapannya, anak yang menjalani proses hukum dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

“Bahwa para PK BAPAS ini wajib melakukan upaya diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan baik dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan peradilan anak. Dengan mengawasi penerapan hakim terkait dengan diversi dan putusan-putusan hakim,” ucapnya menjelaskan.
 
Sedangkan diklat untuk PK BAPAS merupakan upaya menyiapkan kemampuan pegawai yang andal dalam melaksanakan pendampingan kepada anak yang mengalami proses peradilan pidana. “Pendidikan dan Pelatihan PK BAPAS ini diikuti oleh 40 orang,” ucapnya.(adv/jpnn)