KemenPAN-RB Siapkan 5 Strategi Atasi Persoalan Reformasi Birokrasi di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menyiapkan percepatan reformasi birokrasi daerah yang selama ini berjalan lambat.

Menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB Erwan Agus percepatan tersebut memerlukan kolaborasi dari semua pihak.

Dia menyebutkan strategi percepatan reformasi birokrasi daerah terangkum dalam lima poin utama. Pertama, kerja sama dalam membina dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, termasuk mekanisme penghargaan (reward) dan pengakuan (acknowledgement).

Kedua, penguatan kapasitas Tim Asistensi Daerah dan pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi, dan berbagai pihak yang kompeten.

"Strategi lainnya adalah membangun best practice kabupaten/kota di setiap provinsi dan penyempurnaan alat (tools) evaluasi reformasi birokrasi daerah yang lebih disesuaikan dengan kondisi Pemda," kata Erwan, Jumat (3/12).

Terakhir, adanya penguatan perencanaan dan penganggaran program reformasi birokrasi di daerah yang memadai.

Erwan juga menjabarkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah dilatarbelakangi oleh empat permasalahan utama. Permasalahan tersebut di antaranya, reformasi birokrasi masih dianggap sebagai formalitas dan pemenuhan administratif, fokus dan lokus reformasi birokrasi belum mengacu pada akar masalah yang ada di daerah, strategi reformasi birokrasi belum terintegrasi, serta komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal.

“Jadi inilah PR kita, mengapa di tingkat kabupaten/kota pelaksanaan reformasi birokrasi belum sesuai yang diharapkan,” ungkapnya.