KemenPAN-RB Siapkan SE Penghapusan Honorer, Bu Nur: Ada Enggak Afirmasi PPPK untuk Tendik & Administrasi?

KemenPAN-RB juga berharap para PPK melakukan langkah strategis dalam penyelesaiannya di instansi masing-masing.

"Pemerintah tahun ini fokus membuka rekrutmen PPPK. Honorer sebaiknya ikut seleksinya agar mendapatkan status ASN," ucapnya.

Merespons hal tersebut, Ketua Forum Honorer K2 DKI Jakarta Nur Baitih mempertanyakan nasib pegawai non-PNS atau non-PPPK yang sudah lama bekerja. Sangat tidak manusiawi jika mereka diberhentikan tanpa ada solusinya.

Jika disuruh ikut tes PPPK, lanjut Nur, apakah aturannya dipermudah, seperti sertifikat keahlian ditiadakan. Sebab, itu menjadi penghambat utama.

"Okelah disuruh ikut tes PPPK, tetapi ada enggak afirmasi untuk tenaga kependidikan (tendik) dan administrasi, sama seperti yang diberikan kepada guru honorer," cetusnya kepada JPNN.com, Sabtu (28/5).

Bu Nur, sapaannya melihat, yang menjadi penghambat itu adalah mekanisme aturannya. Ada honorer yang kualifikasi pendidikan mendukung, tetapi ada persyaratan tanbahan berupa sertifikat keahlian. Nah, ini harusnya jadk kebijakan pusat juga.

"Jangan asal hapus kasihan teman-teman honorer yang mengabdi lama dengan gaji sangat rendah," pungkas Nur Baitih. (esy/jpnn)