Kemenristekdikti Diminta Tindak Swiss German University

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) diminta untuk menindak tegas pengelola Swiss German University (SGU).

Kampus tersebut dianggap tidak memiliki tanah dan bangunan sehingga tidak mempunyai hak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.

Pengamat pendidikan dari Universitas Al Azhar Suparji Ahmad mengatakan, Kemenristekdikti seharusnya bisa berpegang pada putusan Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah dan bangunan milik BSD yang selama ini digunakan sebagai kampus SGU.

''Majelis hakim PT Banten menyatakan SGU terbukti melakukan wanprestasi terkait tanah dan bangunan milik BSD yang selama ini digunakan sebagai kampus SGU. Putusan ini membuktikan bahwa SGU tidak memiliki kampus sendiri," kata dia dalam keterangan yang diterima, Selasa (17/10).

Kedua, setelah keluar dari BSD, SGU menyewa kampus di gedung The Prominance Tower, Alam Sutera, Tangerang, Banten untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak SGU diduga mengabaikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, karena hanya sewa kontrak gedung kampus selama tiga tahun.

Padahal, salah satu syarat mendirikan perguruan tinggi swasta adalah harus memiliki tanah dan gedung sendiri atau minimal menyewa sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun.

''Kemenristekdikti jangan pilih bulu, kalau ada dugaan melanggar aturan, ya harus ditindak tegas dong. Jangankan tidak memiliki sarana dan prasarana, penyelenggara (perguruan tinggi) yang mahasiswanya tidak memenuhi rasio yang ditetapkan saja dibekukan,'' kata Suparji.

Ketiga, lanjut Suparji, Kemenristekdikti harus melakukan investigasi terhadap pengelolaan SGU. Pasalnya, mahasiswa baru wajib membayar uang pembangunan. Terlebih, uang kuliah yang dipatok kepada mahasiwa tergolong mahal.