Kementan Pastikan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Bisa Pakai Pangan Lokal
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Program Makan Bergizi Gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dapat menggunakan pangan lokal.
Ketua Kelompok Substansi (Kapoksi) Pengolahan Tanaman Pangan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Mulyono mengatakan berkaitan dengan kegiatan Ditjen Tanaman Pangan terutama dalam hal peningkatan produksi pada tahun 2025 terhadap program-program presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, ini harus diantisipasi sedemikian rupa oleh mereka.
"Salah satunya adalah pemberian makan bergizi gratis, ini harus kami sikapi bagaimana nantinya dalam hal menyikapi kebutuhan makan bergizi gratis ini, tentunya untuk kecukupan produksinya harus dari dalam negeri, nanti kita tentu menyiapkan beras, kedelai, tahu, sayur dan dagingnya itu semua harus dicukupi dari dalam negeri," ujar Mulyono di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, target produksi pangan pada 2025 meliputi padi sebanyak 56,05 juta ton, jagung KA 28 persen sebanyak 22,59 juta ton, kedelai 350 ribu ton, ubi jalar 1,57 juta ton, kacang tanah 351 ribu ton dan kacang hijau 166 ribu ton.
"Kalau bicara tahun 2025 kita menargetkan kurang lebih 56 juta ton untuk gabah kering giling, begitu juga jagung kurang lebih 22 juta ton, kemudian kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau itu juga menjadi perhatian kita semua bagaimana dalam hal mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri," katanya.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Sri Mulyani merinci pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.