Kemlu Pastikan Tidak Ada Jenderal TNI yang Berunding dengan Junta Myanmar

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri RI membantah isu seorang jenderal militer Indonesia diutus untuk berdialog dengan junta Myanmar.

“Pada saat ini tidak ada upaya diplomasi yang dilakukan oleh jenderal,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kemlu RI Sidharto Suryodipuro dalam pengarahan media di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, upaya diplomasi yang ditempuh Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini adalah berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar sehingga tidak hanya dengan junta.

“Upaya tersebut dilakukan secara quiet diplomacy (diplomasi senyap), karena hanya melalui cara itulah akan diperoleh gambaran mengenai adanya ruang negosiasi. Kalau disampaikan secara publik, ruang diplomasi menjadi sangat sempit,” ujar Sidharto.

Dalam diplomasi itu, Indonesia kembali mengirimkan pesan tentang pentingnya penghentian kekerasan, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan perlunya  dialog politik yang inklusif yang melibatkan semua pihak di Myanmar, sambung Sidharto.

Seruan tersebut sesuai dengan Konsensus Lima Poin yang dimandatkan para pemimpin ASEAN untuk membantu Myanmar menyelesaikan krisis politik yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada Februari 2021.

Sidharto menegaskan bahwa Myanmar adalah negara anggota ASEAN dan sejauh ini tidak pernah ada pembahasan mengubah status keanggotaan negara ini sekalipun sejak junta mengambil alih kekuasaan di Myanmar, ASEAN sepakat tidak mengundang perwakilan politik dari negara itu dalam pertemuan-pertemuannya.

“Partisipasi Myanmar dalam KTT dan dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri dilakukan oleh perwakilan non politis,” kata Sidharto.