Kemnaker Dorong Peningkatan SDM Berdaya Saing Melalui Pelatihan Vokasi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu beradaptasi, berdaya saing dan bertahan di tengah perubahan dunia kerja. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi SDM agar kompeten dan berdaya saing yakni dengan pelatihan vokasi.

Untuk meningkatkan kualitas program vokasi, selain berbagai kebijakan dan program Kemnaker, perlu implementasi program ‘3R’. Yakni re-orientasi, revitalisasi dan re-branding Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah.

“Re-orientasi, lanjutnya, merupakan upaya untuk meninjau kejuruan atau pelatihan apa yang saat ini dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industri masa kini. Revitalisasi dibutuhkan untuk meningkatkan instruktur pelatihan dan metode pelatihan yang digunakan. Terakhir re-branding diperlukan bukan hanya sebagai polesan, tetapi juga mengubah persepsi bahwa pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan,” kata Staf Ahli Kemnaker Bidang Ekonomi dan SDM, Aris Wahyudi seusai mengikuti diskusi ketenagakerjaan bertema “Menyongsong Revolusi Industri 4.0, Melalui Pelatihan Vokasi : Perkuat Daya Saing Sumber Daya Manusia”, di Ruang Tripartit Kemenaker, Senin (23/9/2019).

Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengakui diperlukan kolaborasi antar-instansi pemerintah, pemerintah dan swasta maupun stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya, dalam pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing menyongsong era digitalisasi Revolusi Industri 4.0. Kolaborasi antar-pemerintah dan pemerintah-swasta tersebut selain untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif juga sejalan arahan Presiden Joko Widodo untuk prioritas pembangunan SDM.

“Salah satu bentuk kolaborasi tersebut, pemerintah (Kemenaker), Akademisi (UGM), dan Asosiasi Industri (Kadin dan Apindo) telah berinisiatif membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada tahun 2017 untuk memperkuat sistem vokasi,” kata Bambang Satrio.

Menurut Dirjen Bambang, Kemnaker tidak bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan SDM, terkait bonus demografi. Meski memiliki strategi pelatihan vokasi yakni penguatan mutu dan akses pelatihan, tetapi Kemnaker tetap membutuhkan penyesuaian program-program pelatihan dengan kebutuhan yang akan datang.

“Kita bersinergi dengan industri karena yang paling tahu kebutuhan tenaga kerja di industri adalah mereka. Makanya, kita membentuk KPVN untuk menyiapkan peta jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja,” katanya seraya menyebut KPVN berperan strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program.

Dirjen Bambang juga menjelaskan, grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia.