Kemnaker Prioritaskan Program Pemberdayaan di 60 Daerah Kantong TKI

jpnn.com - KEMENTERIAN Ketenagakerjaan melakukan pemberdayaan khusus kepada 60 kabupaten/kota yang dikenal sebagai daerah kantong TKI. Program Pemberdayaan ini dilakukan sebagai antisapisasi dampak penghentian penempatan TKI domestik worker yang bekerja pada pengguna perseorang di 19 negara Timur Tengah.

Pemerintah pun  menggeser penempatan calon TKI  timur tengah  agar dapat bekerja pengguna berbadan hukum atau formal.  Berdasarkan kemampuan dan kompetesi yang dimilkinya serta meningkatkan aspek pengawasan dan perlindungan untuk mencegah penempatan TKI illegal.

“Pemberdayaan ekonomi bagi calon TKI, TKI Purna, dan keluarga TKI menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan yang baru di dalam negeri,” kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan Kesempatan Kerja (Binapentasker) Heri Sudarmanto di Jakarta, Kamis (22/10).

Hal tersebut diungkapkan Dirjen Heri saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan WNI/ TKI di luar negeri. 

Pertemuan Tripartit lintas Kementerian/Lembaga ini membahas mengenai sistem perlindungan pasca Kepmenaker No 260 tahun 2015, diselenggarakan oleh Konsuler Kementerian Luar Negeri.

Dirjen Heri mengatakan program pemberdayaan masyarakat di 60 kantong TKI dilakukan melalui penguatan berbagai kegiatan dan program-program dengan mempertimbangkan potensi daerah asal TKI.

“Di kantong-kantong TKI, kita luncurkan program padat karya/produktif, teknologi tepat guna, kewirausahaan, pelatihan kerja dan  pemberdayaan  UKM. Pemberdayaan  ini dilakukan agar tercipta lapangan kerja baru bagi para TKI,” kata Dirjen Heri.

Selain itu, kata Heri, 60 kantong TKI tersebut juga diberikan program edukasi keuangan dan pemanfaatan perbankan untuk usaha, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI serta pelayanan remitansi, Pemberdayaan  sosial, Pemberdayaan TKI bermasalah .