Kenaikan BBM Jangan Dulu Diterapkan

Memang, lanjut dia, angka tersebut tak sebesar proyeksi penghematan pembelanjaan pemerintah senilai Rp 120 triliun jika BBM dinaikkan. Namun, dia meniali masih ada beberapa sektor yang bisa dikenakan kenaikan atau bahkan kebijakan pajak baru.

Mulai dari pajak rokok dan alkohol, pajak penghasilan ekspor, hingga pajak transaksi perbankan bisa disetting untuk mendorong penerimaan negara.

"Pajak-pajak yang dinaikkan dan diterapkan ini tidak berdampak kepada rakyat kecil dan miskin. Kemudian, tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang paling penting, tambahan penerimaan negara ini memberikan ruang fiskal bagi Jokowi untuk menjalakan program yang lebih produktif," tambahnya.

Dia menegaskan, kebijakan subsidi BBM memang sudah seharusnya dihapus. Namun, dia menilai masyarakat tak akan bisa menghadapi kenaikan yang terlalu besar. Karena itu, optimalisasi penerimaan negara melalui pajak merupakan solusi sementara untuk menjalankan penghapusan subsidi BBM secara bertahap.

"Kalau tahun ini atau 2015, saya rasa masyarakat masih belum siap. Siapkan dulu pilihan bagi masyarakat. Misalnya, infrastruktur BBG (bahan bakar gas) disiapkan di setiap SPBU. Kemudian, BBM dinaikkan Rp 1.000 per liter setiap enam bulan. Lambat laun, pasti masyarakat memilih BBG daripada BBM," ungkapnya. (bil)