Kenaikan BBM Kewenangan Pemerintah

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kewenangan pemerintah. Menurutnya, Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi partai politik pendukung pemerintah terkait BBM itu, hanya sekedar memberi saran dan  menyamakan persepsi jika  ada resiko yang ditimbulkan dari kenaikan BBM oleh pemerintah ini.

"Jadi, tidak pernah ada sebuah konsen setgab koalisi," kata Priyo, kepada wartawan, Rabu (29/2), di Jakarta.

Ia mengemukanan,  pembicaraan paling terakhir di Komisi VII DPR dan tentu saja akan dilengkapi oleh alat kelengkapan lainnya diantaranya adalah Banggar dan pimpinan DPR,  kelihatannya pemerintah memang sudah dalam posisi bulat untuk menaikan BBM.  "Tepatnya bahasanya adalah mengurangi secara signifikan bahan subsidi yang sekian triliun itu," ujar Ketua DPP Partai Golkar, itu.

Ia menjelaskan, opsi yang disampaikan pemerintah ada dua yaitu fix dipatok sebuah angka yang bisa mengurangi sekian triliun rupiah. Kemudian, uangnya bisa digunakan untuk alokasi lain diantaranya masalah-masalah sosial. Opsi kedua,  adalah dengan mematok secara fix subsidi di sebuah angka.