Kenaikan Harga BBM Cegah Overkuota Subsidi

Mendikbud Anies Baswedan menjelaskan, program tersebut memang baru tahap awal. ’’Kami pakai istilah piloting dulu,’’ katanya setelah rapat koordinasi di kantor Menko Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) kemarin (31/10).

Dia menyatakan, sisanya akan dituntaskan pada 2015. Program itu dikebut dulu untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga BBM. Fasilitas yang diterima siswa dalam KIP akan sama dengan yang didapatkan dari BSM. Anies menuturkan, KIP belum bisa diterbitkan secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Sebab, masih butuh persiapan teknis secara luas.

Tidak jauh berbeda dengan KIP, penerbitan KIS yang notabene menggantikan program bantuan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga demikian. Dari 86,4 juta warga penerima bantuan iuran (PBI), baru 432 ribu yang akan menerima KIS pada awal peluncuran nanti. Bahkan, hingga kemarin, perdebatan tentang posisi KIS dengan JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih muncul.

Menjawab soal itu, Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Akmal Tahir menjelaskan, KIS hanya perubahan nama kartu BPJS Kesehatan untuk PBI. Sementara itu, program akan tetap bernama JKN dengan BPJS Kesehatan sebagai pengelolanya. ’’Tidak akan ada overlapping. Ini memang justru akan menyempurnakan (layanan),’’ jelasnya.

Penyempurnaan tersebut mencakup dua hal. Pertama, penambahan jumlah cakupan PBI. Meski belum ada jumlah pasti tambahan peserta, Akmal menegaskan 86,4 juta PBI akan ditambah. Penambahan itu berasal dari sekitar 1,7 juta gelandangan, anak telantar, difabel, dan warga miskin lainnya yang selama ini tidak ter-cover. ’’Data yang kami gunakan berbasis rumah tangga. Karena mereka tidak memiliki rumah tangga, selama ini tidak tercatat dan tidak ter-cover otomatis,’’ urainya.

Kedua, program untuk meng-cover biaya perawatan bayi yang baru lahir dari pasangan penerima KIS. Jika sebelumnya mereka tidak langsung di-cover, dengan KIS yang dimiliki orang tua, si anak akan otomatis terdaftar. Dengan demikian, anak bisa langsung menikmati layanan kesehatan gratis. Fasilitas untuk meng-cover biaya perawatan bayi itulah yang membedakan KIS dengan JKN.

Selain dua kartu tersebut, pemerintah menyiapkan satu kartu lain, yakni KKS. Sama dengan dua kartu lainnya yang menggantikan program bantuan sosial sebelumnya, KKS merupakan pengganti Program Keluarga Harapan (PKH). Tidak jauh berbeda dengan PKH, KKS akan membagikan uang tunai Rp 200 ribu kepada rumah tangga sasaran (RTS). KKS bakal dilayani Bank Mandiri. ’’Dalam peluncuran nanti, KKS dibagikan kepada 430 ribu rumah tangga sasaran,’’ ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Pada tahap awal peluncuran, KIP, KIS, dan KKS baru disebar ke 18 kabupaten/kota. Titik-titik yang dipilih masuk kategori daerah perkotaan yang mudah dijangkau dengan kondisi infrastruktur pendukung yang sudah siap. Delapan belas titik penyebaran KIP tahap awal itu adalah Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, dan Barat. Kemudian, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, dan Kota Semarang. Selanjutnya, Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, Balikpapan, Kota Kupang, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kota Pematang Siantar.