Kenaikan PPN 12 Persen Bakal Ditunda, Marwan Cik Asan: Pilihan Bijak

Dia menilai kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen bakal semakin menurunkan daya beli masyarakat hingga berdampak ke kalangan dunia usaha.

Dampak secara khusus, sektor UMKM akan mengalami tekanan dari kenaikan biaya operasional akibat naiknya harga bahan baku dan penurunan permintaan konsumen.

Kondisi itu menurutnya dapat menghambat pemulihan ekonomi dan mengurangi tingkat investasi.

"Kerugian berikutnya adalah risiko kontraksi bagi konsumsi domestik, yang secara nyata memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Oleh karena itu, Marwan memandang pemerintah memiliki pilihan kebijakan lain untuk menaikan penerimaan pajak tanpa harus menaikan tarifnya, antara lain meninjau ulang berbagai fasilitas pajak yang diberikan.

Kemudian, pemerintah juga dapat mengurangi pemberian fasilitas PPN yang masih mendominasi insentif pajak, serta memodernisasi sistem teknologi informasi seperti yang saat ini dilakukan melalui transformasi sistem informasi data ke sistem coretax yang diharapkan dapat mempermudah pengawasan petugas pajak.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu kembali menegaskan, kenaikan tarif PPN di awal 2025 adalah keputusan yang perlu dihitung secara cermat dan hati-hati.

Dia juga berkata, tambahan penerimaan negara memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan, namun memiliki risiko penurunan konsumsi dan daya beli akan menjadi tantangan serius bagi perekonomian.