Kepala BKP Tekankan Pendekatan Hak atas Pangan
jpnn.com, ROMA - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) Agung Hendriadi, menyampaikan pentingnya pengarusutamaan pendekatan hak atas pangan dalam pencapaian ketahanan pangan dalam side event Committee on World Food Security (CFS) ke-46 di Roma, Italia, Senin (14/10).
Agung yang juga Ketua Delegasi Indonesia memaparkan, kesetaraan merupakan prinsip penting yang harus terus diupayakan dalam implementasi hak atas pangan.
"Setiap negara harus dapat menghilangkan ketidaksetaraan yang dapat menyebabkan kerawanan pangan, antara lain ketidaksetaraan gender dan geografik, serta ketidaksetaraan sosial, politik dan ekonomi," ujar Agung.
Menurut Agung, dengan menghilangkan ketidaksetaraan, setiap individu akan dapat mengakses pangan sesuai dengan keinginannya. “Indonesia telah mengembangkan kerangka kebijakan untuk memperkuat hak atas pangan. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak atas pangan sebagai komponen dasar untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas,” tambah Agung.
Agung juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam menciptakan ketahanan pangan berbasis hak atas pangan. “Untuk menciptakan ketahanan pangan, Indonesia mengembangkan beberapa program yang fokus pada aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan,” kata Agung.
Dalam aspek ketersediaan pangan, Indonesia telah menyediakan subsidi pupuk dan benih pada petani skala kecil, membangun infrastruktur irigasi, membangun cadangan pangan, dan mengembangkan inovasi teknologi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Untuk meningkatkan akses pangan, beberapa program yang dikembangkan antara lain jaring pengaman sosial, bantuan pangan untuk kejadian bencana, stabilisasi harga pangan, serta desain sistem logistik pangan nasional untuk meningkatkan keterjangkauan pangan secara fisik.
Terkait pemanfaatan pangan, Indonesia terus berupaya meningkatkan status gizi masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi pangan beragam bergizi seimbang dan aman, memperkuat surveilan keamanan pangan, serta mengembangkan sanitasi dan pelayanan kesehatan.