Kepala BPIP Prof Yudian Sampaikan IAP Bisa Menjadi Dasar Penguatan Kebijakan Pemerintah

“Kami selalu mendorong kepada seluruh kementerian atau lembaga setelah melakukan penghitungan indeks, what next? Karena ini merupakan upaya penerapan konsep evidence-based policy," kata Astri Kusuma Mayasari.

Dia menambahkan hasil pengukuran IAP diharapkan dapat dimanfaatkan kementerian atau lembaga atau daerah terkait untuk menajamkan berbagai program dan kegiatan yang menunjang pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono mengungkapkan dalam mengawal penyusunan IAP ini BPS memiliki peran provision yang mengawal dan sangat mempertimbangkan aspek metodologi, transparansi, dan independensi, karena setiap indeks merupakan informasi publik.

Terutama juga BPS memperhatikan koherensi dan komparabilitas statistik yang sekiranya ada situasi khusus dan dirasa perlu penjelasan lebih lanjut.

Ateng Hartono juga mengatakan dalam penyusunan indeks yang berkelanjutan, seperti IAP akan berlangsung penyempurnaan dari segala sisi, baik dalam hal metodologi maupun ragam pendekatan yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan capaian indeks dalam pengukuran di periode selanjutnya.

“Harapannya di tahun 2024 nanti pengukuran IAP sudah bisa mendapatkan data statistik dari tahun berjalan pula, menyelaraskan dengan jadwal pelaksanaan survei lainnya oleh BPS seperti MSBP," ujar Ateng Hartono.

Menurut Ateng, penting untuk dicermati adalah angka terendah dan tertinggi dari setiap capaian yang telah diukur saat ini agar dapat dikaji dan dilakukan upaya teknis bersama kementerian atau lembaga dan Pemda untuk dapat meningkatkan hasil pemotretan IAP ke depan.

Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP Toto Purbiyanto menyampaikan pengukuran IAP oleh BPIP ini juga ditargetkan untuk menjadi Peraturan Presiden Gerakan IAP pada 2024.