Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Presiden Jokowi Ikut Rugi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum dari Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapilsu) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan, maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bisa merugikan Presiden Joko Widodo. Sebab, selama ini presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu identik dengan sosok yang bersih.

"Ini saya sebut sangat merugikan presiden karena kepala daerah yang paling berada di depan dalam konteks menyejahterakan umum," kata Bayu dalam diskusi bertema Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10).

Bayu menuturkan, mencari penyebab korupsi yang menjerat kepala daerah tidak boleh memakai perasaan. Namun, tegas dia, harus menggunakan penalaran.

Karena itu Bayu mengaku tidak setuju dengan kesimpulan bahwa kepala daerah melakukan korupsi karena efek biaya pilkada langsung. "Itu terbantahkan," tegasnya.

Bayu mencatat banyak kepala daerah yang dahulu dipilih lewat DPRD juga terjerat korupsi. "Berarti tidak bisa menyalahkan sistem pilkada langsung atau pilkada DPRD," katanya. 

Pada diskusi yang sama, politikus muda Partai Golkar Dave Laksono menyatakan, penyebab banyak kepala daerah banyak terlibat korupsi karena memonopoli kekuasaan. Menurut dia, kepala daerah punya kekuasaan dalam penggunaan APBD dan mengeluarkan diskresi.

"Nah, dia bisa semena-mena menggeser, mengganti kepala dinas,  camat, lurah, belum kepala badannya BUMD-nya suka-suka hatinya saja," kata Dave.

Namun, Dave juga meyakini maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi akibat mahalnya biaya pilkada. Menurutnya, hal itu merupakan imbas praktik demokrasi yang menyebabkan ongkos pemilunya tinggi.