Kepentingan Politik Bikin Urusan Saham Inalum Rumit

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, kembali berteriak terkait sikap Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba yang belum jelas dalam upayanya menyiapkan dana share saham  PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Marwan menilai, ketidaksiapan pendanaan ini lebih disebabkan adanya intervensi kekuatan politik yang bercampur dengan kepentingan bisnis. Dia menduga, ada bupati/walikota yang sengaja menggiring agar terkesan pemda tak siap dana sehingga dianggap perlu menggandeng pihak swasta. Sementara, yang lain tak setuju ada swasta. Ini yang menjadi pemda terlihat tidak kompak.

Model intervensi kekuatan politik yang berbaur dengan urusan bisnis ini, menurut Marwan, sudah biasa terjadi di sejumlah daerah ketika berupaya mendapatkan jatah saham perusahaan nasional strategis.

"Padahal, tanpa pihak swasta pun bisa. Konsorsium BUMD yang dibuat pemda itu, bisa langsung pinjam uang sendiri ke bank, tak perlu harus menggandeng swasta, yang swastanya itu juga pinjam uang ke bank," ujar Marwan Batubara kepada koran ini di Jakarta, kemarin (10/11).

Tanpa sungkan Marwan menyebut PT Toba Sejahtera milik Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, yang jauh hari sudah mengincar untuk bisa digandeng pemda, dengan menyiapkan dana dari dua bank asing.

"Alasan PT Toba Sejahtera, ini demi kepentingan daerah. Iya memang demi daerah, tapi nanti keuntungan terbesar ya masuk ke perusahaan itu," tandas mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili DKI Jakarta itu.

Sumber JPNN beberapa waktu lalu menyebutkan, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kurang sreg dengan PT Toba Samosir. Bau tarik-menarik kepentingan politik merebak, lantaran Luhut merupakan sosok pengusaha yang dekat dengan Ketum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Marwan mengatakan, dalam tahapan lobi ke pusat seperti sekarang ini, peran Gatot sangat penting. Gatot dituntut tegas dalam menjalankan perannya sebagai pengendali proses lobi. "Tapi para bupati/walikota juga harus loyal kepada gubernur. Jika tidak, maka sulit melakukan lobi soal jatah saham ini," saran dia.