Kepentingan Politik Bikin Urusan Saham Inalum Rumit

Kembali ke soal pendanaan. Menurut Marwan, bukan hal yang susah bagi pemda untuk mendapatkan dana sekitar Rp3 triliun, yang setara dengan 30 persen saham Inalum. Alasan Marwan, Inalum sangat menjanjikan. Dari pembangkit listriknya saja, sudah bisa untuk meyakinkan pihak bank.

"Pembangkit listrik yang digerakkan air itu, biayanya hanya Rp200 rupiah per KWH. Jika dengan gas Rp600 per KWH, dan jika dengan solar Rp300 per KWH. Sangat menggiurkan. Bank pasti mau memberikan kredit ke konsorsium. Jadi gak perlu menggandeng Toba Samosir," cetusnya lagi.

Dengan demikian, sudah ada dua formula yang ditawarkan sebagai cara pemda mendapatkan dana.

Sebelumnya, pakar pengelolaan keuangan daerah, Fermin Silaban, menyodorkan solusi, yakni pemda melobi pusat agar langsung mengkonversi dana annual fee dan dana lingkungan milik Pemda dari keberadaan Inalum yang selama dua tahun terakhir tertahan di pemerintah pusat sebesar Rp900 miliar, menjadi jatah pemda.

Kekurangannya sekitar Rp2,1 triliun, bisa ditanggung pemprov dan 10 kabupaten/kota itu. Caranya, dengan menyusun anggaran secara tepat, yang tidak penting-penting dipending dulu, dana APBD difokuskan untuk membeli saham Inalum.

Seperti Marwan, Fermin juga menekankan bahwa kepemilikan saham Inalum yang sudah jelas dijatah maksimal 30 persen, adalah peluang emas bagi pemda untuk bisa menikmati keberadaan Inalum.

"Jangan malah peluang emas ini dikasihkan ke swasta, ke pribadi-pribadi. Masyarakat Sumut harus ikut mengawal masalah ini. Jangan pejabatnya seenaknya saja dalam urusan Inalum ini," cetus Fermin. (sam/jpnn)