Keputusan Tito Karnavian Melantik Pj Gubernur Berpotensi Digugat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut pelantikan lima penjabat atau Pj. Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Kamis (12/5, rawan digugat oleh publik.

Hal itu karena pemerintah belum menerbitkan aturan pelaksana tentang pengisian jabatan kepala daerah sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, MK sebelumnya mengamanatkan pemerintah menerbitkan aturan pelaksana terkait penunjukan Pj. Kepala Daerah.

Amanat itu tertuang ketika MK memutus uji materi pasal yang mengatur Penjabat Kepala Daerah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Posisi lima (penjabat) kepala daerah yang dilantik itu rawan digugat oleh publik," kata Mardani melalui layanan pesan, Kamis (12/5).

Menurut dia, pemerintah adalah pihak yang bersalah ketika tidak ada aturan pelaksana sebelum Pj. Gubernur dilantik.

"Ini murni kesalahan pemerintah yang tidak segera menindaklanjuti putusan MK, padahal semua tahu putusan MK itu final dan mengikat," ujar legislator PKS itu.

Diketahui, Mendagri Tito Karnavian melantik lima Pj. Gubernur di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung Kemendagri, Jakarta pada Kamis.