Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024

jpnn.com - Gelombang kritik terhadap kinerja Pemerintah ternyata kini mulai berdatangan.

Beberapa pernyataan yang terkesan blunder maupun salah tindakan mulai viral atau menarik keprihatinan masyarakat. Mulai dari permasalahan praktik di Pilkada, lemahnya pengawasan di ruang siber, penembakan dan pembunuhan oleh polisi, pemaafan koruptor hingga terakhir pemerasan oleh Polisi di acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

Kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini membuat citra Pemerintah menurun terutama di penghujung tahun 2024. Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia penegakan hukum telah mengalami penurunan atau bahkan rusak.

Hal ini tentu mengganggu citra Pemerintah, stabilitas keamanan dan hukum, serta sektor-sektor lainnya sebagai dampak nyata.

Apa yang dikatakan tersebut di atas bukan tanpa alasan. Permasalahan yang terjadi dalam kasus DWP pada pertengahan Desember lalu, dinilai sebagian pihak bukan hanya merusak nama institusi Polri namun juga reputasi Pemerintah maupun bangsa dan negara secara keseluruhan.

Bagaimanapun tidak terelakkan bahwa apa yang dilakukan 18 oknum Polisi pada Warga Negara Malaysia tersebut merupakan hal yang sangat memalukan bagi bangsa Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum dan beradab.

Sektor Pariwisata misalnya menjadi salah satu yang paling terdampak. Terlihat sepele, namun tingkat kepercayaan internasional terhadap penegakan hukum di Indonesia yang penuh dengan citra buruk, semakin nyata menurun.

Media sosial menjadi bukti nyata bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Polri menurun atau masyarakat ragu akan keseriusan Kapolri dalam mereformasi diri dan mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat.