Kesempatan Korupsi dalam Pemilukada

Jumat, 09 Juli 2010 – 14:35 WIB

Saldi juga melihat usulan itu merupakan kemunduran dalam sistim peradilan atau penegakan hukum di Indonesia. "Kalau dibawa ke Jakarta, jelas akan mengurangi ketegangan di daerah sekaligus proses penyelesaian perkara bisa ditangani secara objektif karena tidak adanya tekanan dari pihak manapun," tambahnya.

Sementara Anggota Komisi III DPR M Taslim, menilai gagasan Mendagri Gamawan Fauzi yang selalu menghubung-hubungkan urusan bangsa dan negara dengan efisiensi yang bermuara kepada uang itu mengindikasikan begitu sempitnya seseorang dalam memahami berbagai masalah.

"Ada memang urusan bangsa dan negara ini yang tidak bisa selamanya diukur dengan uang. Salah satu di antaranya adalah urusan keadilan yang memang harus ditegakkan di negara demokrasi ini," tegasnya.

Lebih jauh, anggota Fraksi PAN itu menyarankan agar Gamawan untuk bersikap lebih selektif dalam membuat suatu gagasan dan wacana yang kemudian dihadirkan ke ruang publik. "Apalagi argumentasinya itu berkutat pada efisiensi yang selalu dikait-kaitkan dengan urusan uang. Saya sangat berharap agar Mendagri tidak terjebak dengan paham-paham neolib dalam mengurus bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila ini," paparnya.

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Padang, Saldi Isra menilai gagasan untuk memindahkan penanganan sengketa hasil Pemilukada

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next