Kesulitan Dana, Pilkada Terancam Molor

Rabu, 18 November 2009 – 06:52 WIB

JAKARTA - Sejumlah Pilkada terancam molor karena terkendala pencairan anggaran. "Sekitar 50 kabupaten /kota saat ini sedang mengalami transisi anggaran. Karena masa jabatan kepala daerahnya antara januari dan juni. Kalau lewat maret, anggaran baru cair . Hal ini akan menjadi masalah, karena Januari sudah harus memulai tahapan Pilkada," kata anggot Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Putu, kas daerah tidak mencukupi untuk penyelenggaraan Pilkada. Karena itu, jika dana pilkada terlambat cair, alternatif terbaik hanyalah menggeser waktu pelaksanaan Pilkada. Karena itu, Putu meminta agara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah setempat harus duduk bersama untuk membahas masalah kekurangan anggaran pemilu ini dan pos-pos anggaran yang dapat dihemat.

"Menurut laporan yang saya terima, pemilu di Jembrana,Bali KPU butuh dana sekitar Rp9,5 miliar sedangkan dana yang tersedia hanya sekitar Rp5 miliar. Di Tabanan dilaporkan butuh sekitar Rp 10 miliar tapi yang ada hanya sekitar Rp7 miliar," katanya.

Berkaitan dengan masalah anggaran ini, KPU, Bawaslu, Departemen Dalam Negeri, dan Komisi II DPR dijadwalkan menggelar rapat internal pada Kamis (19/11) besok, untuk membahas permasalahan pada pemilu gubernur, bupati, dan wali kota."Kita menginginkan masalah ini segera dicari jalan keluarnya," katanya. Pada 2010, tercatat 246 daerah yang akan melangsungkan pemungutan suara untuk memilih gubernur, bupati, atau wali kota. Pemerintah dan penyelenggara pemilu telah bersepakat untuk tidak mengundur pelaksanaan pemilu tersebut menjadi 2011.(an/aj/jpnn)