Ketika Honorer K2 dan Bidan Desa PTT Berjuang demi Status PNS

jpnn.com - DALAM sepekan kemarin, dua forum yang berbeda namun tuntutannya sama ramai-ramai mendatangi Jakarta. Satunya lewat cara demo, satunya lagi dengan dialogis. Satu harapan disuarakan, ingin diangkat pemerintah sebagai PNS.

Mesya Mohammad-Jakarta

‎PENTOLAN honorer K2 muncul lagi. Sekian lama senyap, mereka muncul dengan agenda sharing Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur pada 24 Agustus. Sehari sebelumnya, mereka sudah bertemu Ketua DPD RI Irman Gusman.

Hal yang diutarakan pun tetap sama, tidak ada yang berubah. Yang berubah mungkin map penyimpan berkas. 

Honorer K2 memang memilih mengambil langkah dialogis ketimbang demo. Maklum saja untuk ke Jakarta, mereka harus urunan dari sesama honorer. Terkadang rasa malu melanda pengurus forum honorer karena hasilnyaa itu-itu saja.

"Ya mau bagaimana lagi, kalau tidak ke Jakarta, hasilnya pasti nihil. Paling tidak kami masih bergerak menunjukkan ke teman-teman dan pemerintah, bahwa honorer K2 masih ada," ujar Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN.

Sebisa mungkin Titi menghindari ide demo ke Istana atau ke kantor KemenPAN-RB. Bukan takut berhadapan dengan polisi, tapi takut bila keluarga yang ditinggal kelaparan karena uangnya dipakai untuk aksi demo.

Setiap kali demo, honorer K2 satu kabupaten harus mengeluarkan dana ratusan‎ juta rupiah. Dihitung-hitung sudah miliaran rupiah dana honorer K2 terbuang dalam perjuangan mendapatkan status PNS. Padahal gaji honorer K2 hanya berkutat di angka Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan.