JPNN.com 
Ketika Perusahaan Farmasi Membeli Lembaga Publik
Rabu, 30 Juni 2010 – 14:26 WIB
Tetapi, kenyataannya tidak demikian. Mereka justru berlaku sebaliknya. Mereka melobi pemerintah dan korporat dengan gencar. Sekalipun, kadang-kadang mereka bertopeng sebagai "advokasi isu" atau "mengedukasi para legislator". Dengan memasang iklan satu halaman penuh di media massa, sekaligus memaksa para legislator untuk mendukung UU anti tembakau.
Selain ACS, ALA dan AHA yang bertindak sebagai pemimpin kelompok anti tembakau federal atau tingkat negara-negara bagian, juga dibantu oleh organisasi non pemerintah (NGO) yang dibiayai oleh keuangan negara Federal dari program ASSIST milik National Cancer Institut dan Program IMPACT dari Center for Desease Control untuk membentuk dan mempertahankan koalisi anti tembakau di setiap negara bagian. Dengan demikian, NGO-NGO ini dibayar tidak hanya untuk merencanakan upaya anti tembakau namun juga dibayar untuk memperluas jaringan koalisi anti tembakau yang aktif secara politik baik di AS maupun pada tingkat lokalnya.
Selama tujuh tahun pertama, gerakan SmkoeLess States yang digagas oleh RWJF menghabiskan dana sekitar 40 juta USD. Dana sebesar itu, digunakan membiayai kebijakan maupun pendidikan yang dijalankan oleh koalisi NGO di 36 negara bagian. Gerakan ini, kemudian diperluas menjadi 50 negara bagian, dengan menyuntikkan dana tambahan 52 juta USD. SmokeLess States merupakan gerakan anti rokok yang didanai oleh RWJF dan dikelola oleh American Medical Association (AMA). AMA menerima dana hingga Jutaan Dollar dari RWJF atas keterlibatannya dalam kampanye ini.
Kemudian, dua puluh limas dari 60 hibah SmokeLess States, yang totalnya mencapai 19 juta USD memngalir ke divisi-divisi ACS. Sedangkan ALS dan AHA menerima 6 hibah, selain juga mendapatkan dana tambahan dari RWJF. Dana-dana itu, kemudian digunakan untuk menggalang kampanye Larangan Merkok, mempengaruhi kebijakan Pajak-meningkatkan Pajak Tembakau di setiap negara bagian, serta mendorong medicaid, asuransi kesehatan, pegawai negeri maupun asuransi kesehatan swasta untuk mencantumkan biaya perawatan ketergantungan terhadap tembakau.(aj-bersambung)
