Ketua Dewan jadi Dalang Aksi Perusakan? Tangkap!!!

jpnn.com - TERNATE - Kepala Deputi Operasional PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) Site Gebe, Majid Husen menyebut Ketua DPRD Halmahera Tengah Rusmini Sadar Alam merupakan dalang dari insiden pengrusakan fasilitas PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) saat demonstrasi, Rabu 9/11).

”Iya, saya katakan bahwa ketua DPRD-lah yang biang keladinya atau provokatornya, seharusnya sebagai ketua DPRD dia punya kewajiban untuk menenangkan massa, bukan malah diam dan mengizinkan dan menjamin bahwa aksi itu aman, Akhirnya apa, seluruh fasilitas dirusaki masa," ujar Madjid saat bertandang di redaksi Malut Post (Jawa Pos Group), Jumat (11/11).

Karena itu, Majid menyesalkan tindakan Ketua DPRD tersebut. Sebab saat massa aksi menerobos hingga masuk ke portal pertama PT FBLN, petugas sudah melarang, namun Rusmini dengan lantang mengatakan bahwa dia menjamin aman jika massa aksi masuk.

"Kan faktanya tidak. Padahal di portal pertama itu, sudah ada kesepakatan bahwa tuntutan masyarakat tentang pemenuhan listrik pulau Gebe sudah kami penuhi namun hingga Desember saja,” kata Majid.

Namun setelah tuntutan itu dipenuhi oleh pihak PT FBLN, kata dia, massa aksi memaksa menuju Portal berikutnya. Akhirnya petugas keamanan meminta perwakilan beberapa orang saja, namun massa aksi memaksa dan ditegaskan oleh Ketua DPRD bahwa dia menjamin aman.

”Ketua DPRD juga mengatakan ke saya bahwa dia menjamin bakal aman, dan massa kemudian masuk hingga ke portal berikutnya. Saat tiba di portal berikutnya tuntutan awal sudah disepakati tapi ada tuntutan lain. Malah massa aksi berikan waktu ke kami lima menit untuk memasang instalasi kabel agar masyarakat bisa menikmati listrik, dan saya katakan bahwa kapasitas kita terbatas,” terangnya.

Tak terima dengan penyataan Majid, massa asksi kemudian merusaki seluruh fasilitas di portal tersebut. ”Saat kami tidak bisa memenuhi permintaan mereka, massa kemudian mengamuk dan merusaki seluruh fasiltas. Dari sinilah saya menganggap Ketua DPRD-lah yang provokasi atau membakar amarah massa aksi. Selaku ketua DPRD, seharusnya menenangkan massa dan memberikan waktu bagi Pemda dan perusahaan untuk menyelesaikan masalah di Pulau Gebe, bukan mengizinkan hingga masuk ke dalam,” ujarnya.

Dia menambahkan, atas kerusakan tersebut, pihaknya mengalami kerugian sekitar Rp 8 miliar. “Total kerugian fasilitas yang dirusaki tersebut secara keseluruhan sekitar Rp 8 miliar,” katanya.(JPG/fri/jpnn)