Ketua DPD RI Minta Optimalisasi Dana Desa dan BUMdes untuk Kebangkitan Ekonomi Desa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pentingnya pengelolaan dana desa untuk kebangkitan ekonomi desa. Selain itu, keberadaan BUMDes juga harus dioptimalkan.

Hal ini disampaikan LaNyalla pada Halalbilhalal Nasional Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PADPBSI) yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (20/5/2021).

"Bagaimana Desa bisa bangkit dengan stimulus dana desa? Ini yang harus dijawab oleh para stakeholder di desa. Kalau menurut saya, yang utama adalah semua harus satu orientasi. Yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa,” ujar LaNyalla.

Sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 257 Triliun. Dari tahun 2019 hingga 2025, Pemerintah akan mengalokasikan hingga Rp 400 Triliun ke seluruh desa di Indonesia.

"Potensi antara satu desa dengan desa lainnya berbeda. Makanya para pemangku kekuasaan di desa harus menggali dan sepakat menentukan potensi unggulan yang bisa diwujudkan menjadi kekuatan ekonomi,” ucap Senator asal Jatim itu.

Bagi LaNyalla, desa memang harus mandiri. Seperti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri.

"Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi memiliki tanggung jawab mendorong terwujudnya hal tersebut lewat program-programnya," ucap LaNyalla.

Salah satu prioritas program dari Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut LaNyalla, DPD RI secara khusus juga mendorong optimalisasi BUMDes, dengan mengajukan inisiatif RUU BUMDes yang tahun ini sudah masuk dalam Prolegnas.