Ketua DPD RI Serap Aspirasi di Koperasi Konsumen SBW Malang

Kondisi ini semakin diperparah dengan angka partisipasi masyarakat untuk berkoperasi semakin turun, tinggal 7,8%. Padahal, rata-rata koperasi dunia partisipasinya 16%.

"Dari situ bisa dilihat peran Kemenkop belum maksimal dalam meningkatkan peran koperasi. Karena sekarang koperasi hanya 1 deputi yang mengurusi. Sedangkan 3 deputi  lainnya mengurusi UKM," jelasnya.

Kopmen SBW juga  meminta kata  'perekonomian disusun', diubah menjadi 'betul-betul disusun dengan perlindungan UU'.

"Oleh karena itu, mereka mengusulkan UU Pokok Perekonomian Negara yang akan menjadi pedoman penyusunan ekonomi negara," paparnya.

Dalam kesempatan itu, turut dibahas juga Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan koperasi. Dekopin yang memiliki trust dari para anggotanya sangat dibutuhkan.

"Sedangkan Dekopin hari ini masih terbelah akibat munas Makassar. Kondisi ini yang mereka harapkan menjadi perhatian," katanya.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI sempat melihat-lihat aktivitas di toko online milik SBW. Pengurus, pengawas dan karyawan Kopmen SBW menyambut sangat antusias kedatangan LaNyalla. Apalagi, selama PPKM mereka harus bekerja paruh bulan.

Sementara Ketua Umum Kopmen SBW, Sri Untari Bisowarno, yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, berharap usulan agar negara memiliki undang-undang pokok perekonomian negara bisa ditindaklanjuti.