Ketua DPD RI Siap Dukung Pembangunan Sorong

Untuk memperkuat hal tersebut, Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu meminta agar kemajemukan yang telah terbentuk di Sorong untuk dijaga. Apalagi, kemajemukan adat dan agama di tempat ini sudah teruji.

Ditambahkannya, untuk menjaga kerukunan itu diperlukan sikap toleransi sebagai sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama.

"Situasi kondusif tentu akan membantu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua Barat bersama Papua sebagai dua provinsi yang memperoleh status Otonomi Khusus," katanya.

Dijelaskan LaNyalla, DPD RI memberikan perhatian kepada percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.

Sementara Walikota Sorong, Lambertus Jitmau, berharap aspirasi yang disampaikannya bisa direalisasikan. Menurutnya, kota yang terbentuk 20 tahun lalu sebagai daerah otonom dengan kepemilikan APBD terkecil, kurang dari satu triliun, ingin dimajukan dengan pemekaran wilayah.

Harapannya, terjadi pertumbuhan ekonomi dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai.

"Setiap DPD berkunjung, kami selalu sampaikan aspirasi, tetapi sayang aspirasi itu tak kunjung tiba. Kami menangis terus, kami menangis terus, karena kepada siapa lagi akan kami sampaikan keinginan itu," kata Lambertus.

Menurutnya, pemekaran yang dimaksud adalah pembentukan provinsi Papua Barat Daya. Untuk mencapai itu, semua persyaratan sudah diserahkan.