Ketua KPK Sering Terlibat Skandal, Kepuasan Publik Merosot

jpnn.com, JAKARTA - Persepsi publik terhadap kinerja aparat penegak hukum mengalami pelemahan. Menurut survei terbaru Polling Institute, sebanyak 42% responden berpandangan penegakan hukum buruk, 25,8% menjawab baik/sangat baik, 25,4% menilai biasa saja, dan 6,8% sisanya tidak menjawab.

Pada survei Polling Institute periode Agustus 2023, hanya 36,5% responden yang menyebut penanganan hukum buruk, sangat baik/baik 28,7%, sedang 29,4%, dan tidak menjawab 4,3%.

Peneliti Polling Institute Kennedy Muslim menyampaikan melemahnya persepsi publik disebabkan beberapa faktor. Contohnya, kasus korupsi BTS 4G yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, indikasi kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semua faktor tersebut sedikit banyak berkontribusi terhadap memburuknya persepsi penegakan hukum yang terekam di survei awal Oktober ini," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/10) malam.

Diketahui, pimpinan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan dan tengah didalami Polda Metro Jaya.

KPK juga sempat meminta maaf karena menetapkan dua perwira TNI sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Badan SAR Nasional (Basarnas).

Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri kerap kali terlibat skandal yang menyebabkan integritasnya dipertanyakan, seperti menjemput Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar yang akan diperiksa sebagai saksi pada 2018, pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro, serta dugaan pembocoran dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM.

Semua skandal itu mengikis kepercayaan publik kepada institusi KPK dan para pimpinannya.