Ketua MPR Harapkan Perempuan Maju Jadi Capres 2024

Ketua DPR RI ke-20 dan eks Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kehadiran Perempuan ICMI serta Sekolah Politik Perempuan ICMI memiliki rujukan nilai kesejarahan yang telah diwariskan oleh R.A. Kartini, lebih dari seabad yang lalu. Yakni tentang emansipasi, tentang kesetaraan dan keadilan gender, serta tentang pentingnya pendidikan bagi kaum hawa.

"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kita masih bisa bersyukur bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2017 hingga 2022, Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia sebagai salah satu tolok ukur keadilan dan kesetaraan gender, terus mengalami peningkatan. Data BPS mencatat Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2017 mencapai skor 71,74, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 76,59,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, kenaikan Indeks Pemberdayaan Gender tersebut, juga tercermin dari kenaikan tingkat partisipasi perempuan dalam parlemen, yang dari tahun ke tahun cenderung terus mengalami peningkatan. Misalnya pada tahun 1999 baru mencapai 9 persen, kemudian meningkat menjadi 11,8 persen pada tahun 2004.

Capaian tersebut kembali meningkat pada tahun 2009 menjadi 18,3 persen, namun sedikit menurun tahun 2014 menjadi 17,3 persen.

Pada tahun 2021, capaian ini kembali meningkat menjadi 21,39 persen. Menempatkan Indonesia pada peringkat ke-105 dari 188 negara, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata persentase perempuan anggota parlemen di tingkat global yang mencapai 26,5 persen.

“Belum optimalnya angka keterwakilan perempuan di parlemen, mengisyaratkan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan agar dapat memanfaatkan berbagai bentuk dukungan dan keberpihakan yang diberikan bagi kaum perempuan dengan lebih optimal. Oleh karena itu, kehadiran perempuan ICMI dengan Sekolah Politik Perempuan ICMI menjadi sangat relevan dan kontekstual,” pungkas Bamsoet.(fri/jpnn)