Ketua Umum Akumindo Mengapresiasi Kepada Menteri Erick Thohir, NIh Alasannya

Selain itu, lanjut Ikhsan, bantuan pembiayaan dan pendampingan dari BUMN juga dibutuhkan bagi UMKM agar dapat melakukan produksi dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas.

“Memang itu dibutuhkan. Artinya begini, setelah dapat order atau pemesanan, dia harus didampingi dalam hal memenuhi kualitas barang. Nah, pendampingnya harus masuk, literasi keuangan, lalu syarat-syarat mendapatkan permodalan dan sebagainya,” ungkap Ikhsan.

Pengamat Pusat Studi BUMN dari FEB Universitas Hasanudin Makassar Mursalim Nohong menyatakan UMKM tidak bisa dipungkiri memiliki peran yang sangat strategis terhadap perkembangan ekonomi baik secara regional maupun nasional. Beberapa fakta telah menunjukkan di antaranya bagaimana geliat UMKM ketika terjadi krisis Tahun 1998.

Demikian pula di masa pandemi, kata dia, UMKM mampu bergerak secara masif meskipun beberapa di antaranya terkena dampak sehingga harus decline dalam siklus bisnisnya.

“Terkait dengan UMKM, setiap orang punya kewajiban untuk concern terhadap salah satu pelaku bisnis sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 33,” kata Mursalim, Kamis (30/12/2021).

Dengan demikian, menurutnya bagi siapa saja yang berniat atau berusaha untuk menghalangi perkembangan UMKM bisa terindikasi melakukan pembangkangan terhadap regulasi tertinggi di Indonesia dengan cara menghambat UMKM dan tidak melalukan pendampingan.

“Langkah Pak Menteri untuk melakukan pemecatan terhadap oknum kementerian BUMN merupakan salah satu langkah tepat namun tetap perlu hati-hati. Artinya dengan memberikan perhatian terhadap UMKM berarti ikut serta berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional,” kata Mursalim.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memastikan BUMN-BUMN untuk mendukung kegiatan usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mulai dari pendampingan usaha hingga pinjaman kepada pelaku UMKM.