Ketum Forum Honorer K2 Senang jika Pemerintah Pusat Juga Pusing

jpnn.com, JAKARTA - Pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2019 tahap pertama dinilai sukses membuat ratusan ribu honorer K2 galau.

Pasalnya, rekrutmen PPPK tidak diimbangi dengan kesiapan seluruh pemerintah daerah terkait ketersediaan anggaran.

Akibatnya tidak semua honorer K2 bisa menikmati peningkatan kesejahteraan dengan PPPK.

"Pemerintah pusat minta pemda menanggung biaya pengadaan PPPK. Masalahnya, perubahan anggaran adanya di Bulan Oktober atau November. Timbul pertanyaan besar, mengapa dibuka sekarang? Ada apakah ini," ujar Koordinator Wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Sulawesi Selatan Sumarni Azis kepada JPNN, Jumat (15/2).

Kebijakan pusat itu, lanjutnya, bukan hanya telah membuat galau honorer K2 tapi juga pemda. Pemda seakan-akan jadi tersangka utama dalam penyelesaian masalah honorer K2.

Titi Purwaningsih. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

"Ini akal-akalan pemerintah pusat. Jadi kalau daerah tidak mampu rekrut, kesalahan ditimpakan ke pemda. Honorer K2 tidak bisa menuntut pusat," sergah Sumarni.