Ketum PAN Pastikan Tak Ikut Angket Menkum HAM, Ini Alasannya

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memastikan partainya tak ikut-ikutan dalam penggalangan maupun mendukung penggunaan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, yang dinilai mencampuri masalah internal PPP dan Golkar.

Menurut politikus yang kini menjabat Ketua MPR itu, rakyat sudah jenuh dengan kegaduhan politik yang terjadi sejak Pemilu, bukan saja di DPR tapi juga di DPRD seperti yang sekarang masih berlangsung di Provinsi DKI Jakarta.

"Rakyat sudah jenuh kalau politik gaduh, di DPR, DPRD. PAN tidak akan jadi bagian yang gaduh-gaduh," kata Zulkifli menjawab wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/3).

Penggunaan Hak Angket untuk Menkum HAM akan digalang fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Golkar, Gerindra, PKS, PPP, serta Demokrat. Sejatinya partai berlambang matahari terbit ini tergabung dalam KMP, namun Zulkifli menilai partainya harus memberi solusi. 

Apalagi, kata mantan menteri Kehutanan tersebut, saat ini masyarakat menghadapi banyak persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Di manapun (PAN) hadir untuk jadi solusi. Utamakan kepentingan rakyat banyak, harga-harga (bahan pokok) naik. Saya kira masyarakat perlu kesejukan. Mereka lelah mendengar para elite terus bertarung saling melapor, angket dan lain-lain," pungkasnya. (fat/jpnn)