Kewajiban Negara Cegah-Tangkal Krisis

jpnn.com - SALAH dan gagal mengelola krisis kesehatan serta resesi ekonomi sekarang ini berpotensi menyebabkan krisis multidimensi. Ketika muncul potensi yang menjerumuskan negara-bangsa masuk ke jurang krisis seperti itu, semua alat dan kekuatan negara wajib tampil menggelar aksi cegah-tangkal, at all cost.

Persepsi seperti inilah yang idealnya menjadi pijakan semua orang dalam memahami sikap tegas  Presiden RI tentang urgensi ketertiban umum di masa pandemi, yang kemudian diaktualisasikan oleh Panglima TNI dan Kapolri berserta seluruh jajarannya pada sejumlah wilayah di tanah air, akhir-akhir ini.

Ketika TNI dan Polri harus menunjukkan sikap tegas negara menjaga ketertiban umum di tengah pandemi, ketegasan negara itu bukannya mengada-ada atau tanpa alasan.

Faktanya adalah negara-bangsa sedang menghadapi ancaman krisis. Benih-benih krisis itu adalah pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, plus kenyataan bahwa perekonomian nasional yang sedang  berselimut resesi.

Jika salah dan gagal mengelola kedua masalah ini, negara-bangsa berpotensi terjerumus ke dalam krisis multidimensi. Semua elemen masyarakat tentu saja tak ingin Indonesia masuk ke jurang krisis seperti itu.

Karena alasan pandemi Covid-19, prasyarat untuk menjauh dari zona krisis multidimensi itu adalah kepatuhan semua orang, tanpa kecuali, pada protokol kesehatan (Prokes).

Dampak buruk yang multidimensional dari krisis kesehatan sudah dirasakan masyarakat dari semua kelompok usia, termasuk anak dan remaja. Ketika pandemi mengharuskan diterapkannya pembatasan sosial, eksesnya tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa yang kehilangan pekerjaan atau berkurangnya penghasilan keluarga.

Anak usia sekolah dan remaja pun sudah merasakan ketidaknyamanan akibat pembatasan sosial yang berkepanjangan.