Kewenangan Pemda Harus Dibatasi Terkait Upah Minimum

JAKARTA--Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki mekanisme atau prosedur dalam penetapan upah minimum, khususnya kewenangan Kepala Daerah dalam menetapkan besaran kenaikan upah minimum. Menurutnya, kewenangan kepala daerah di seluruh Indonesia harus dibatasi.

"Kewenangannya harus dibatasi. Yakni, dengan memberikan landasan hukum atau kekuatan hukum bagi dewan pengupahan dalam menetapkan besaran kenaikan upah minimum," jelas Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Rabu (26/9).

Dijelaskan, saran dan rekomendasi Dewan Pengupahan harus didasarkan pada kesepakatan pemerintah, serikat pekerja/buruh dan organisasi pengusaha. Sehingga, kepala daerah wajib melaksanaan rekomendasi tersebut. "Karena, sampai saat ini kepala daerah cenderung sering mengabaikan saran dan rekomendasi dewan pengupahan. Ini perlu ketegasan seluruh aparat negara," tandasnya.

Usul lainnya, lanjut Anton, Apindo menyarankan agar penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh kepala daerah tidak berlaku bagi usaha skala mikro, kecil dan menengah serta sektor usaha padat karya. Artinya, ada sikap pengecualian terhadap usaha-usaha mikro yang memang tidak mampu mengikuti kenaikan upah minimum.