Kinerja Kejaksaan di Tangan Prasetyo Memang Jeblok, nih Datanya

Mereka mendapat nilai 73,72 dengan predikat BB. Begitu juga Kementerian Hukum dan HAM yang mendapatkan peringkat ke-31 dengan nilai 58,32 (predikat B).

”Menyedihkan, Kejaksaan (Agung) berada di peringkat terendah dari keseluruhan kementerian dan lembaga di Indonesia,” cetus peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar.

Predikat itu tentu memalukan. Sebab, kejaksaan merupakan penegak hukum yang seharusnya mengedepankan transparansi.

Jebloknya kinerja Kejagung di tangan Prasetyo juga tergambar dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2015.

Hasil audit yang didapat Kejagung ternyata turun. Dari wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi wajar dengan pengecualian (WDP).

Turunnya predikat hasil audit BPK itu juga sangat memalukan. Sebab, berdasar laporan BPK, justru ada sejumlah K/L yang bisa mempertahankan predikatnya. Bahkan, ada K/L yang predikatnya ”naik kelas”.

Data ICW yang didapat dari BPK menggambarkan mengapa predikat audit laporan keuangan Kejagung turun kelas.

Dalam laporan keuangannya, per 31 Desember 2015 Kejagung memiliki nilai belanja barang Rp 1,46 triliun.