Kinerja Kementerian Koperasi Lemah

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarif Hasan mengakui, secara makro kinerja kementerian yang dipimpinnya masih banyak kelemahan. Sehingga dari sisi mikro, kinerjanya perlu dievaluasi, terutama memakai sistem SWOT (strengths, weakness, opportunities, dan threats). Dengan begitu diyakini akan membuat kondisi kinerja Kementerian Koperasi dan UKM lebih baik.

’’Meski ada kelemahan, saya yakin dan optimistis melalui sistem analisis SWOT, kondisinya akan lebih membaik. Karena itu kepada seluruh peserta rakornas saya meminta agar terus memberdayakan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh daerah masing-masing,’’ ujarnya pada penutupan Rakornas Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang diikuti kepala dinas (kadis) koperasi dan UKM kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia di Hotel Mercure, Jakartra Utara, Jumat (9/12).

Bagaimana memperkuat pelaku sektor riil, salah satunya caranya seluruh dana dekonsentrasi (dekon) maupun bantuan sosial (bansos) harus sampai ke seluruh daerah. Artinya, spending atau APBN yang dipersiapkan pemerintah harus sampai ke koperasi  dan UKM. Apabila dana dekon dan bansos tidak sampai ke penerima, berarti APBN yang telah dipersiapkan tersendat.

Akibatnya, program pemberdayaan terhadap koperasi dan UKM ikut tersendat juga.  Seluruh kadis koperasi dan UKM harus mengoptimalkan dukungan terhadap program pemberdayaan koperasi dan UKM ke depannya. Dengan demikian sasaran perkuatan kapasitas pelaku sektor riil bisa tercapai.