Dijelaskannya, KIP Aceh harus menaati Qanun Pilkada dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun, dengan berpedoman pada peraturan KPU, KIP Aceh telah menetapkan beberapa tahapan Pilkada. Seharusnya, imbuh dia, tahapan Pilkada tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah Qanun Aceh tentang Pilkada diselesaikan dalam pembahasan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh.
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dengan