KIP Aceh tak Kenal Jeda

”Jadi dalam peraturan KPU/KIP tidak dikenal yang namanya kata jeda, tetapi yang ada adalah penundaan,” tegas Ketua Divisi Pengawasan dan Hukum KIP Aceh, Zainal Abidin SH Mhum, Kamis (4/8), menyikapi hasil kesepakatan yang dicapai sejumlah pihak dalam pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin.

Dalam pertemuan di Jakarta tersebut bahwa ada kata sepakat melakukan jeda Pemilukada selama Ramadhan. Zainal menjelaskan, adapun syarat untuk dilakukan penundaan tentunya harus memenuhi salah satu dari empat akibat, sebagaimana diatur dalam PP No 7 tahun 2005. Seperti seperti bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan gangguan teknis lainnya.

"Seluruh alasan penundaa Pemilukada berada di luar penilainan KIP. Tetapi yang berhak memutuskan situasi itu adalah lembaga yang memiliki kapasitas, seperti gangguan keamanan yang berarti penilaiannya dilakukan oleh Polri," imbuhnya.