KIP Acuhkan Ancaman DPR Aceh

“Yang berhak membubarkan KIP adalah badan Kehormatan KPU bukan DPRA. KIP itu bahagian dari KPU," tegasnya kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (21/6).  Dijelaskan, KIP memiliki garis tersendiri, begitu juga DPRA. ”Kita tidak mau berpolemik. Mereka (DPRA-red) berhak menyampaikan apapun yang mereka nilai benar. Kami pun demikian akan melakukan apa yang kami anggap benar," imbuhnya lagi.

Dikatakan, KIP baru akan menghentikan tahapan Pemilukada seperti yang belakangan santer disuarakan oleh politisi di DPRA, jika mengalami kesulitan seperti bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketiadaan anggaran.

Dan sejauh ini, semuanya tidak ada masalah. Begitu juga halnya dengan persoalan anggaran Pemilukada yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBA dan peraturan Gubernur Aceh, serta telah ada naskah perjanjian hibah.