KIPP: SBY Harus Penuhi Undangan Bawaslu

jpnn.com - JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, menilai sebagai Ketua Umum  Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) penting menghadiri undangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), guna mengklarifikasi dugaan penggunaan fasilitas negara saat menjadi juru kampanye di Lampung, beberapa waktu lalu.

Munurut Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIPP, Girindra Sandino, SBY perlu hadir mengingat jabatannya selaku presiden, harus patuh terhadap hukum, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Karena Indonesia merupakan negara hukum.

"Bunyi janji Presiden sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD dan menjalankan UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ujar Girindra di Jakarta, Minggu (6/4).

Karena itu SBY selaku presiden menurut Girindra, harus memberikan teladan terhadap peserta pemilu lainnya dan khususnya pada rakyat Indonesia mengenai penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu 2014.

"Presiden SBY harus menghormati langkah dan upaya Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu dalam penyelenggaraan pemilu 2014. Bagaimana pun Bawaslu adalah lembaga negara yang resmi dibentuk berdasarkan UU," katanya.

Karena itu Girindra menilai jika SBY tidak mau hadir mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan ke Bawaslu, dapat disebut ia melecehan lembaga negara.

Girindra menolak jika disebut laporan KIPP  dan Lingkar Madani Indonesia terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden SBY ke Bawaslu, untuk mendiskreditkan Partai Demokrat.

Menurutnya, laporan ke Bawaslu dilayangkan semata-mata demi menegakkan dan menyelamatkan pemilu sesuai koridor hukum yang berlaku. Di antaranya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif.