Kisruh Politik Berdampak Ekonomi Jangka Pendek

Erani melihat adanya kemungkinan perubahan komposisi. Bahkan, menurut dia, kalaupun nanti penyusunan kabinet Jokowi-JK tegas terbagi seperti yang telah direncanakan, tidak menjamin beberapa tahun lagi tidak ada perubahan.

”Baik ekonomi maupun politik selalu menuju keseimbangan. Apa yang tergambar hari ini belum menunjukkan keseimbangan itu,” kata pria yang juga menjadi Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya tersebut.

Pihaknya juga optimistis bahwa dinamika politik tidak memiliki pengaruh banyak terhadap target-target ekonomi. Kalaupun beberapa kali melewati krisis ekonomi, pasca krisis moneter 1998, tidak ada yang dipicu oleh politik. Misalnya, krisis 2009 yang dipantik subprime mortgage atau kredit perumahan berisiko tinggi di Amerika Serikat (AS).

Begitu pula gejolak ekonomi di 2013 yang disebbakan harga pangan dan minyak internasional. Pertumbuhan ekonomi yang terus turun sejak 2011 juga disebabkan oleh krisis fiskal di Eropa dan AS.

”Riak UU Pilkada, komposisi pemimpin DPR, MPR, alat kelengkapan hingga badan di DPR, saya kira tidak lantas berpengaruh ke ekonomi,” paparnya.

Menurut dia, perkembangan Indonesia pasca reformasi ekonomi di atas tahun 2000, memiliki arah proses pembangunan konsensus politik yang makin lama kian matang.

Dia juga meyakini,  adanya perbedaan pendapat tidak lantas membuat masyarakat dan elite membelah kepentingan ekonomi yang lebih besar.

Namun demikian, pihaknya mengharapkan pemerintah tetap melakukan upaya antisipasi. Sebab, banyak kasus mungkin saja tidak bisa diputuskan dan disepakati dalam konteks yang ideal. Masing-masing pihak merasa harus mengikuti atau mendukung keputusan yang diambil.