KKB di Papua Berulah, Fadli Zon Salahkan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai insiden pembunuhan terhadap 31 pekerja proyek infrastruktur oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menunjukkan kegagalan pemerintah mengatasi masalah keamanan di provinsi paling timur itu. Pimpinan DPR yang membidangi politik, hukum dan keamanan itu menegaskan, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi pola pengamanan di Papua.

"Karena gerombolan-gerombolan separatis ini mereka beraksi di berbagai tempat," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/12).

Fadli menegaskan, peristiwa ini bukan yang pertama. Sebab, pada November tahun lalu juga ada penyanderaan.

Selain itu, kelompok separatis juga menembak empat pekerja di wilayah Sinak, Papua. Bahkan, katanya, beberapa daerah di Papua juga dikuasai kelompok separatis.

“Ada kesan pemerintah tak berdaya atau membiarkan gerakan separatis ini bebas merajalela,” ujar wakil ketua DPR yang memimpin Tim Pemantau Otsus Papua itu.

Lebih lanjut Fadli mengatakan, jika pemerintah mau dan memegang kendali sepenuhnya maka persoalan itu bisa diselesaikan sehingga tidak ada lagi kegiatan gerakan-gerakan separatis yang bisa menimbulkan korban jiwa hingga 31 orang. “Itu angka yang sangat besar, jangan anggap enteng peristiwa itu," ujarnya.

Menurutnya, harus ada satu tindakan yang drastis untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan di sana. Karena itu Fadi mendorong pelibatan TNI dalam mengamankan Papua karena kelompok separatis sudah mengancam kedaulatan negara.

Wakil ketua umum Gerindra itu juga meminta pemerintah mengerahkan TNI untuk mengawal pekerja proyek infrastruktur di Papua. Menurut Fadli, hal itu pernah dilakukan ketika masih ada UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).