Klaim Lebih Hemat Dibanding BPS

Selasa, 18 Mei 2010 – 20:03 WIB

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi membantah tuduhan yang menyebut kementrian yang dipimpinnya melakukan pemborosan uang negara, terkait dengan proyek administrasi kependudukan senilai Rp6,6 triliun. Gamawan menolak jika proyek itu dibandingkan dengan kegiatan sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang hanya membutuhkan anggaran Rp3,3 triliun. Dikatakan Gamawan, dari dana Rp6,6 triliun itu, anggaran yang digunakan Kemendagri untuk pendataan penduduk yang mirip sensus, hanya Rp293 miliar. Jadi, kemendagri lebih hemat dibanding BPS.

"Kita untuk sensus itu cuman Rp293 miliar. Itu pun uangnya diserahkan ke daerah. Yang anggarannya untuk mendata satu orang Rp1300," ujar Gamawan Fauzi di Jakarta, Selasa (19/5). Secara terpisah, Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni dan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri, Irman, memberikan keterangan pers terkait masalah ini. Diah mengatakan, sensus BPS dananya mencapai triliunan, sedang untuk biaya administrasi kependudukan oleh Kemendagri hanya Rp293 miliar.

Irman memberikan penjelaskan lebih rinci. Dana Rp6,6 triliun di Kemendagri terbagi dalam 3 kelompok penggunaan uangnya. Pertama, adalah untuk pemutakhiran data kependudukan Rp293 miliar. "Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan, ya dibandingkan antara biaya sensus dengan biaya pemutakhiran data kependudukan. Di satu pihak sensus menggunakan anggaran Rp 3.3 triliun, sedangkan Kemendagri memerlukan uang hanya Rp293 milyar. Jadi jauh lebih hemat," ujar Irman.

Lebih lanjut dia menyebutkan, sensus BPS menggunakan tenaga yang dikontrak selama satu bulan. Sedang pemutakhiran data kependudukan oleh Kemendagri dilakukan bersama pemda yakni aparat dinas kependudukan dan catatan sipil, aparat kecamatan, aparat desa dan kelurahan, hingga RT/RW. Jadi, katanya, yang dilakukan Kemendagri lebih efektif.