Klaim Lebih Hemat Dibanding BPS

Selasa, 18 Mei 2010 – 20:03 WIB

Kedua, dari Rp6,6 triliun itu, sekitar Rp300 miliar untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ketiga, yang Rp6 triliun lagi digunakan untuk penerapan KTP elektronik (e-KTP).

Irman menjelaskan, kementrian keuangan dan Komisi II DPR sudah menyetujui kebutuhan total dana Rp6,6 triliun itu. Dukungan DPR luar biasa, dukungan instansi terkait luar biasa, karena memang semua instansi terkait dan DPR memahami manfaat keberadaan dan kepentingan NIK dan e- KTP terutama  untuk kesuksesan pemilu 2014. DPT bermasalah Insya Allah nanti tidak akan terjadi lagi,” ujarnya. (sam/jpnn)

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi membantah tuduhan yang menyebut kementrian yang dipimpinnya melakukan pemborosan uang negara, terkait dengan proyek

• First «
• Prev
• 1
• 2