KLHK Terus Tingkatkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah

"Bagaimana kita mengambil resiko dari kegiatan kita yang harus ditanggung oleh masyarakat apabila kita tidak melakukan dengan baik, makanya Perpres No.60 Tahun 2018 (SPIP) menjadi sangat penting, karena dia
meliputi aspek penguatan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan SPIP," tambahnya.

Sebagai proses integral pada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, untuk keyakinan memadai tercapainya tujuan organisasi, Menteri Siti menekankan pentingnya nilai-nilai integritas dan etika, serta kepemimpinan yang kondusif dalam SPIP.

"Bagaimanapun adalah rantai komando, ada komitmen pimpinan dan ada struktur metode delegasi wewenang yang efektif dalam pengendalian yang mendukung fungsi dan pelaksanaan tugas. Bagaimana mengidentifikasi resiko yang mungkin menghambat tujuan baik bagi kementerian maupun bagi sasaran kebijakan," tutur Menteri Siti 

Dalam kaitan dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan, Menteri Siti juga mengingatkan bahwa kerja KLHK memiliki resiko yang sangat tinggi, karena terkait dengan fungsi-fungsi lingkungan yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat dan mahluk hidup. Oleh karena itu jajaran KLHK diharapkan dapat memahami betul resiko-resiko tersebut.

"Ada kaitan antara peristiwa-peristiwa alam dengan tugas kita, yang mungkin selama ini tidak disadari, tetapi dunia sudah memperhatikan ini sejak 2008-2018. Oleh karena itu hal-hal seperti ini sudah harus menjadi perhatian kita, dan tidak boleh lepas dari bagian manajemen resiko langkah-langkah pengawasan kita," tegas Menteri Siti.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Raharjo mengakui banyaknya upaya penegakan hukum yang telah dilakukan di sektor LHK, dan hal tersebut membutuhkan komitmen dari semua pihak.

"Kita tidak hanya cukup perbaiki sistem tapi perbaikan harus menyeluruh, yang saya maksud komitmen menyeluruh adalah, misalnya KPK sudah mengeluarkan panduan untuk dunia usaha, agar dapat mencegah terjadinya korupsi. Saya ingin di lingkungan pemerintah ada upaya seperti ini," terangnya.

Menurutnya keberhasilan utama dari pencegahan korupsi adalah komitmen dari pimpinan, kemudian tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, adanya pendelegasian kewenangan yang cukup, pembiayaan, serta evaluasi menyeluruh sejak pengawasan eksternal, serta perbaikan dalam kekurangannya.